Kamis, 31 Juli 2008

Sosialisasi Program Pengembangan Ekonomi Nias Senilai Rp. 180 Milyar

Transisi Pasca BRR:
Sosialisasi Program Pengembangan Ekonomi Nias Senilai Rp. 180 Milyar


Gunungsitoli: Jumat, 01 Agustus 2008

Program pengembangan ekonomi dan penghidupan masyarakat Nias (Nias Livelihood and economic Development Program/Nias-LEDP) senilai Rp. 180 Milyar dari dana hibah Multi Donor Fund (MDF) mulai disosialisasikan di Nias. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bersama DHV (Konsultan) sebagai Tim Pusat Nias-LEDP melaksanakan kunjungan dan sosialisasi selama dua hari di Nias, Kamis (31/07) dan Jumat hari (01/08).

Pada pertemuan sosialialisasi di kantor BRR Perwakilan Nias yang dihadiri oleh perwakilan Pemkab Nias dan Nias Selatan antara lain dijelaskan bahwa sesuai dengan kesepakatan pihak Bappenas, Bank Dunia/MDF dan BRR, telah ditetapkan KPDT sebagai Institusi Pelaksana Program (Implementing Agency), bersama dengan International Labor Organisation (ILO), sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas sebagai koordinator program.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar yang memimpin acara sosialisasi dengan Pemkab Nias dan Nias Selatan menjelaskan bahwa Program Nias-LEDP adalah program transisi berakhirnya misi BRR di Nias dengan fokus penguatan ekonomi dan penghidupan masyarakat melalui fasilitasi yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan.

“Sehubungan dengan akan berakhirnya mandat BRR, maka pemerintah pusat dengan bantuan MDF telah mempersiapkan program pengembangan ekonomi dan penghidupan masyarakat yang akan dikoordinir oleh Bappenas”, demikian ujar William, Kamis (31/7) di Gunungsitoli Nias. Ia lebih lanjut menjelaskan total dana hiba murni melalui MDF/World Bank untuk program Nias-LEDP ini sekitar Rp 180 Milyar yang akan dilaksanakan selama 4 tahun di Nias dan Nias Selatan.

Arif Setyadi dari KPDT menjelaskan bahwa Nias-LEDP ini mirip dengan Program Pembangunan Kawasan Produksi yang dikembangkan KPDT. “Kalau program Nias-LEDP ini sukses dilaksanakan di Nias dan Nias Selatan, program tersebut akan menjadi Pilot Project yang dapat direplikasi oleh KPDT”, ujar Arief Setyadi.

Arief lebih lanjut menjelaskan bahwa selain KPDT sebagai pelaksana, akan juga dibentuk Tim Pengarah (Steering Committee) terdiri dari pemerintah Pusat (Bappenas), Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Pemkab Nias dan Nias Selatan. Dengan demikian menurut Arief, pemerintah daerah terlibat dalam proses pelaksanaan program dimaksud. Mengenai keterlibatan Pemda dalam proses monitoring dan pengawasan, Arief mengharapkan Pemda mulai sekarang menyiapkan anggaran dalam APBD sebagai dana pendamping, karena tidak ada anggaran yang secara khusus disiapkan untuk monitoring dan pengawasan dari Pemda.

Komponen Program Nias-LEDP

Arief Setyadi menjelaskan, terdapat 4 komponen program dari sumber dana grant MDF untuk Nias-LEDP. Komponen 1, untuk jasa konsultan penyiapan analisis sector dan kluster untuk pertanian dan bisnis prioritas di Nias, termasuk rencana dan program aksi, yang menelan dana sebesar $ 0,5 juta.

Komponen 2, berupa pengadaan barang dan jasa untuk pengembangan ekonomi dan mata pencaharian dengan total dana $ 9,5 juta. Pada bagian ini sub komponen yang akan diadakan berupa, peletihan ketrampilan, penyuluhan pertanian, pendampingan kelompok masyarakat, pembangunan fasilitas pengolahan produk pertanian, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta dukungan pengembangan pariwisata dan pelestarian benda peninggalan.

Komponen 3, berupa program peningkatan akses fisik dan akses informasi dengan total dana $ 7,5 juta. Terdiri dari sub komponen pengadaan barang dan peralatan, pekerjaan sipil seperti pembangunan sekitar 300 km jalan atau penyebrangan sederhana dan termasuk saluran irigasi. Jembatan atau penyebrangan non sederhana. Penguatan akses informasi, seperti desain dan pengembangan jaringan teknologi wi-fi, SMS, radio komunitas dan strateginya.

Komponen 4, berupa manajemen program dan peningkatan keahlian dengan total dana $ 2,5 juta. Berupa jasa konsultan, seperti dukungan manajemen proyek, manajemen pelaksanaan proyek dan penjaminan kualitas selama 4 tahun pelaksanaan, pelatihan konstruksi padat karya dan pengawasan lapangan dan jasa konsultan pengawasan manajemen keuangan.

Selain KPDT, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah antara ILO (International Labor Organisation) dan MDF, ILO akan bertindak sebagai penanggungjawab pekerjaan konstruksi sipil. Mengenai mekanisme penyaluran dana pembangunan sub proyek konstruksi fisk melalui ILO akan disalurkan melalui mekanisme hibah langsung dari Bank Dunia kepada ILO dengan diketahui oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk sub proyek non ILO melalui mekanisme anggaran dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

Arief Setyadi menjelaskan saat ini (July 2008) sedang dalam program penyiapan program baik di Kabupaten, propinsi maupun pusat/Bappenas. Grant efektif dan penyiapan Satuan Kerja (Satker) KPDT untuk mendukung pengelolaan program di pusat dan Nias mulai dilaksanakan pada November 2008.

--------------------------------------

Informasi selanjutnya silahkan menghubungi:

Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Informasi)

Hp. 08126266799

E-mail: emanuelmigo@yahoo.com

Senin, 21 Juli 2008

Menkopolhukam Widodo AS:

Rekonstruksi Rumah Berbasis Masyarakat
di Nias Berlangsung Baik


Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Widodo AS menyatakan kepuasaannya terhadap pendekatan pembangunan rumah penduduk berbasis masyarakat atau masyarakat sendiri yang membangun rumah mereka dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

“Saya senang dengan pendekatan pembangunan rumah berbasis masyarakat ini. Masyarakat terlihat gembira karena dapat sendiri mengelola keuangan dan sekaligus mengawasinya”, demikian ungkap Widodo AS usai mengunjungi sebuah rumah korban gempa bumi 28 Maret 2008 di Binaka – Nias yang sedang dibangun oleh BRR.

Menkopolhukam Widodo AS bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzeta dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, sebagai pimpinan Dewan Pengarah BRR NAD-Nias mengadakan kunjungan ke beberapa lokasi proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Nias, Jumat (18/7). Rombongan termasuk Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto disambut oleh Bupati Nias Binahati B. Baeha dan Bupati Nias Selatan F. Laia serta Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar di Bandara Binaka Gunungsitoli.

Terkait pembangunan rumah korban bencana di Nias, BRR melaporkan bahwa kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan di Nias mencapai 22.606 unit. Hingga Juni 2008 terbangun 14.467 unit rumah baru. Sedangkan 8.139 unit sisanya dituntaskan sampai dengan tahun 2009. Rehabilitasi telah dilaksaksanakan untuk 1.350 dan sedang dilaksanakan 11.315 unit senilai Rp. 10 juta per-unit; Rp. 2,5 juta dibayarkan pada 2008 dan Rp. 7,5 juta pada 2009.

Rombongan selanjutnya mengunjungi Kantor Bupati Nias yang dibangun dengan arsitek rumah adat Nias. Bangunan yang telah digunakan sejak 1 Juli 2008 ini mulai dikerjakan pada tahun 2006 dengan total anggaran Rp. 34,2 Milyar. Selain Kantor Bupati Nias, rombongan juga melewati lokasi pembangunan kantor DPRD Nias yang hampir rampung, dengan total nilai proyek sebesar Rp. 9,3 Milyar.

Biaya Operasional RSU Gunungsitoli
Di tengajh hujan yang mengguyur Nias, rombongan meneruskan kunjungan ke lokasi RSU Gunungsitoli. Menkopolhukam dan Kepala Bappenas sempat tercengang dengan bangunan rumah sakit yang kini mulai dioperasikan. Menurut Menkopolhukam, rumah sakit yang baru dan mega tersebut harus dipelihara dengan baik.

Untuk itu Menkopolhukam mengharapkan agar segera dipikirkan biaya operasional dan pemeliharaannya. Karena menurut laporan BRR, dalam kondisi operasi penuh, RSU Gunungsitoli membutuhkan biaya Rp. 20-25 Milyar/tahun, sementara dana Pemkab hanya Rp. 5-10 Milyar/tahun.

Pembangunan gedung RSU Gunungsitoliterdiri dari 4 tahap. Tahap I dengan total dana Rp. 10 Milyar bantuan Mercy Malaysia. Tahap II Rp. 15 Milyar bantuan Pemerintah China melalui RANTF. Tahap III Rp. 40 Milyar sumbangan JICS dan Tahap IV Rp. 33 Milyar bantuan Singapore Red Cross. Sedangkan BRR menyediakan dana Rp. 18 Milyar untuk pengembangan kapasitas. Dengan demikian total nilai revitaslisasi RSU Gunungsitoli Rp. 116 Milyar.

Rombongan Menkopolhukam juga sempat mengunjungi SMA Negeri I Gunungsitoli yang telah selesai dibangun dengan dana sumbangan dari Pemerintah Jerman melalui KFW/GTZ. Bangunan sekolah yang dilengkapi dengan furniture serta laboratorium fisika, kimia, biologi dan bahasa ini bernilai Rp. 21.761.803.000.

Menurut rencana rombongan Menkopolhukan akan mengunjungi Pelabuhan Gunungsitoli, bangunan pengamanan pantai dan Pasar Ya’ahowu, namun batal karena hujan deras berlangsung sepanjang hari di Gunungsitoli. Rombongan dijamu makan siang oleh Pemda Kabupaten Nias di Aula Pendopo Bupati Nias dan selanjutnya kembali ke Medan.
_____________
Informasi lebih lengkap:
Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Informasi BRR Perwakilan Nias)
Hp: 0812.6266.799
Email: emanuelmigo@yahoo.com